[Penerbitan Buku] Seputar Hak Cipta, Perizinan, ISBN dan Perpajakan


mendaftarkan_hak_cipta_buku

Hal yang ditulis pada judul artikel ini merupakan tema yang cukup sering ditanyakan oleh para penulis pemula. Sebenarnya, tak ada kaitan di antara mereka. Tapi banyak orang yang sering menganggap itu semua satu paket. Karena itu, saya coba bahas semuanya di artikel ini. Semoga bermanfaat 🙂

I. Hak Cipta

Banyak penulis yang mengira bahwa jika menerbitkan buku, hak ciptanya juga harus diurus.

Sebenarnya, dalam proses penerbitan buku di manapun, tak ada yang namanya “pengurusan hak cipta”. Seorang sahabat saya – namanya Denny Baonk – yang lulusan fakultas hukum pernah berkata:

“Sebuah hasil karya intelektual akan OTOMATIS mendapat hak cipta begitu karya tersebut dipublikasikan.”

Jadi ketika sebuah buku terbit atas nama Bejo Suparjo misalnya, maka OTOMATIS si Bejo Suparjo sebagai pemilik hak cipta dari buku tersebut. Dan hak cipta ini berlaku seumur hidup. Bahkan setelah kita meninggal pun, hak cipta bisa diwariskan kepada ahli waris kita.

NB: Masih menurut teman saya, tidak ada definisi yang jelas mengenai “dipublikasikan” tersebut. Artinya, publikasi bisa di mana saja, termasuk di blog, milis, notes Facebook, dan sebagainya. Jadi tulisan yang sedang Anda baca ini pun, sudah memiliki hak cipta karena sudah dipublikasikan, walau hanya di blog pribadi. Padahal saya tak pernah mengurusnya 🙂

NB: Hak cipta biasanya hanya perlu diurus jika kita sebagai penulis hendak mempatenkan istilah, logo atau konten tertentu pada buku kita. Misalnya pada buku Quantum Ikhlas. Pak Erbe Sentanu sebagai penulisnya telah mendaftarkan hak merek Quantum Ikhlas sehingga tak bisa lagi dipakai oleh orang lain.

“O… jadi hak cipta itu bukan milik penerbit?” 

Bukan! Hak yang melekat pada penerbit adalah HAK PENERBITAN, atau hak untuk menerbitkan. Bukan hak cipta. Dan hak penerbitan ini pun tidak selamanya. Bisa dibatasi oleh waktu atau jumlah eksemplar.

Misalnya begini:

1. Si A menerbitkan buku di Penerbit Y, dengan kontrak selama 3 tahun. Artinya, Penerbit Y berhak menerbitkan buku si A selama 3 tahun. Setelah masa 3 tahun berakhir, maka kontrak pun berakhir dan si A bebas menerbitkan buku tersebut di tempat lain.

2. Si B menerbitkan buku di Penerbit Z dengan kontrak 5.000 eksemplar. Artinya, kontrak antara si B dan Penerbit Z berlaku hingga buku tersebut dicetak sebanyak 5.000 eksemplar. Jika kuota 5.000 eksemplar tersebut telah tercapai, maka perjanjian otomatis berakhir, dan si B bebas menerbitkan bukunya di tempat lain.

“Apakah penerbit bisa memiliki hak cipta atas buku yang kita tulis?”

Bisa, jika si penerbit TERLIBAT dalam proses penulisan buku tersebut. Contohnya adalah buku Trilogi Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. Penulisan buku ini berawal dari ide penerbitnya (NouraBooks). Semua konsep berasal dari mereka. Lalu mereka pun mencari penulis yang bersedia menuliskan buku sesuai permintaan penerbit.

Dalam kasus seperti ini, penerbit dan penulis memiliki hak cipta terhadap buku yang ditulis. Adapun jika semua ide dan proses penulisan berasal dari penulis, maka hak cipta seharusnya 100% milik penulis. Jangan sampai penulis (yang mungkin masih lugu) menyerahkan hak cipta bukunya kepada penerbit. Wow! Bahaya!

“Bagaimana dengan ISBN? Apakah adanya ISBN merupakan pertanda bahwa sebuah buku sudah memiliki hak cipta?”

TIDAK. ISBN (International Standard Book Number) berfungsi sebatas administratif saja. Dengan memiliki ISBN, sebuah buku tercatat di Arsip Nasional selama 50 tahun. Dengan ISBN, sebuah buku akan lebih mudah dikenali dan dicatat secara administratif. Itu saja fungsinya. ISBN tak ada kaitan dengan hak cipta atau perizinan.

“Perizinan? Hm… bagaimana cara mengurus perizinan penerbitan buku?”

II. Perizinan

Untuk menerbitkan buku di Indonesia, tak ada izin apapun yang harus diurus. Demi Tuhan. Tak ada izin apapun yang harus diurus! Sangat jelas, bukan?

Karena itu, tak perlu bertanya lagi. Tak ada gunanya pembahasan mengenai perizinan, sebab memang tak ada aturan yang mengatur hal itu di dunia penerbitan.

“Tapi bukankah untuk menerbitkan buku, hanya boleh dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum?”

Siapa bilang? Perorangan pun bisa, kok!

“Lho… kok aneh? Setahu saya, untuk menerbitkan buku kan harus ada ISBN-nya. Dan untuk mengurus ISBN, katanya wajib melampirkan bukti legalitas penerbit, seperti akte notaris. Gimana, dong?”

Hehehe…. jangan bingung, teman. Begini, ya.

III. ISBN

Pertama: Tak ada aturan bahwa buku yang terbit harus punya ISBN. Anda bebas menerbitkan buku tanpa nomor ISBN. Jadi misalnya Anda menerbitkan buku atas nama perseorangan, tanpa pakai nomor ISBN, dan diterbitkan dengan nama penerbit buatan Anda sendiri  (nama yang dibuat secara asal-asalan saja, sesuka Anda, tanpa perlu mendaftarkan nama penerbit tersebut ke manapun), maka itu bisa Anda lakukan. Dan itu sama sekali tidak melanggar hukum.

Kedua: Tak ada aturan bahwa penerbitan buku hanya boleh dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum. Bahkan perorangan pun bisa.

Ketiga: Anda bisa saja mendirikan perusahaan berbadan hukum, lalu penerbitan bukunya dilakukan di bawah naungan perusahaaan tersebut. Jika misalnya Anda mengurus perizinan, maka perizinan tersebut HANYA berkaitan dengan si perusahaannya saja. Tak lebih dan tak kurang. Artinya, perusahaan Anda butuh legalitas, karena itu Anda mengurus perizinannya. Adapun kegiatan menerbitkan buku yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sama sekali tak ada izin yang harus diurus. Nah, sudah jelas kan, bedanya?

Keempat: Untuk mengurus ISBN bagi penerbit baru, DULU bisa dilakukan secara bebas, tanpa ada syarat khusus yang memberatkan.

Namun sejak awal tahun 2012, Perpustakaan Nasional sebagai lembaga resmi yang menerbitkan nomor ISBN di Indonesia, membuat aturan baru, bahwa bagi penerbit baru yang hendak mengurus ISBN, wajib melampirkan bukti legalitas penerbit (misalnya akte notaris). Namun bagi penerbit lama, syarat ini tidak diperlukan.

Jadi, HARAP DIBEDAKAN: Bukti legalitas tersebut konteksnya adalah untuk mengurus ISBN, bukan untuk mendirikan penerbitan. Keduanya berbeda, jangan dicampuradukkan, agar tidak bingung, hehehe… 😀

Jika Anda misalnya menerbitkan buku tanpa nomor ISBN, tentu saja Anda tak perlu punya bukti legalitas apapun, tak perlu berbadan hukum.

Nah, sudah jelas kan, sekarang?

NB: Jika Anda butuh jasa pengurusan ISBN, coba klik di sini.

IV. Perpajakan

“Oke, saya mulai paham sekarang. Namun bagaimana dengan perpajakan? Misalnya buku saya diterbitkan tanpa izin, lalu laris manis dan terjual sebanyak (misalnya) 1 juta eksemplar, apakah saya tidak akan dikejar-kejar oleh petugas pajak?”

Hehehe… begini teman:

Satu: Perpajakan dan perizinan itu tak ada kaitannya, tak ada hubungannya. Jadi tak perlu dihubung-hubungkan, ya. Kalau dihubung-hubungkan, cuma bikin bingung, hehehe… 😀

Perizinan itu urusan menteri atau departemen yang mengurus masalah-masalah hukum. Sedangkan perpajakan itu urusan menteri atau departemen yang mengurus masalah-masalah keuangan. Artinya, petugas pajak tak akan mengejar-ngejar Anda karena buku Anda terbit tanpa izin. Sebab itu bukan urusan mereka 🙂

Dua: Pajak itu tidak ada kaitannya dengan besar kecilnya nilai rupiah yang Anda dapatkan atau yang Anda keluarkan.

Saya beri contoh konkrit nih:
Para pedagang elektronik di Mangga Dua, penghasilan mereka bisa miliaran rupiah berbulan. Tapi mereka tak kena pajak. Sebaliknya, Anda beli permen di hypermarket, ternyata kena pajak. Padahal harganya cuma Rp 2.000.

Perpajakan tak ada kaitannya dengan jumlah rupiah. Sebuah transaksi bisa terkena pajak hanya jika terdapat unsur-unsur berikut:

1. Adanya transaksi yang membutuhkan bukti tertulis (misalnya kuitansi, nota pembelian, dan sebagainya)
2. Di dalam bukti tertulis tersebut terdapat konsekuensi pajak.

Kedua syarat di atas harus terpenuhi, tak bisa salah satunya saja.

Contoh konkrit:
Anda beli permen di warung pinggir jalan, tak kena pajak. Karena kedua syarat di atas tidak diperlukan. Sebaliknya, Anda beli permen di hypermarket, pasti kena pajak. Karena pada hypermarket, kedua syarat tersebut diperlukan.

Jadi, kembali ke pertanyaan semula:
Penjualan buku Anda akan dikenai pajak, hanya jika Anda menjualnya dengan cara yang mengharuskan adanya kedua syarat di atas. Misalnya jika buku Anda dijual di toko buku seperti Gramedia. Pasti kena pajak, walau yang laku cuma 5 eksemplar misalnya.

Sebaliknya kalau Anda jualan secara online misalnya, maka tak ada pajak yang harus Anda bayar, walau penghasilan dari kegiatan ini mencapai (misalnya) triliunan rupiah.

Mohon maaf, angka triliunan rupiah ini mungkin terlalu berlebihan. Namun saya sengaja “agak lebay” seperti itu, hanya bertujuan agar Anda bisa memahami konteks tema perpajakan ini dengan lebih mudah. Intinya (sekali lagi), pengenaan pajak tak ada kaitannya dengan jumlah rupiah yang diterima atau dikeluarkan.

* * *

Nah, sudah jelas kan sekarang? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu!

Jonru
Follow me: @jonru

Iklan

51 responses to “[Penerbitan Buku] Seputar Hak Cipta, Perizinan, ISBN dan Perpajakan

  1. Oooh… begitu, ya…. Tapi sepertinya lebih mantap kalau pakai ISBN, ya. Kesannya aja sih, hehe….

    Suka

  2. Poetra Naskah

    Ow… Ini yg saya cari-cari. Sangat jelas artikelnya tentang buku, hak cipta, isbn, pajak dll.

    Terimakasih pak jonru. Great share..

    Suka

  3. Seandainya buku yang saya cetak hendak di pajang di toko buku besar apakah mereka mau jika buku saya tidak punya ISBN ?

    Suka

  4. mantap infonya pak. terimakasih ya. saya mau cari penerbit buku pelajaran dan lks tapi belum ketemu penerbitnya untuk anak sekolah yang sesuai kurikulum 2013. .melihat ada info bagus mampir dan baca tulisan bpk. sekali lagi terimakasih ya. moga anda tambah sukses.

    Suka

  5. Pak Jonru, pajak itu berlaku untuk semua orang, bahkan si penjual permen di warung pinggir jalan pun “adalah” wajib pajak. Oknum pedagang elektronik di Mangga Dua pun juga wajib pajak…. yang membedakan penjual permen/oknum pedagang MD dengan toko besar/swalayan hanyalah “ketaatan pajak”nya. Perpajakan di Indonesia menggunakan sistem SELF ASSESSMENT… artinya kita sendiri yang menghitung, yang membayar, dan yang melaporkan…. hanya mengandalkan Kejujuran Wajib Pajak, sama kayak bayar zakat gitulah 🙂

    Makanya yang tidak melaporkan pajak banyak… yang melapor tapi laporannya tidak jujur juga banyak… penjual permen pinggir jalan dan oknum pedagang elektronik yang dicontohkan pak Jonru masuk kategori ini. Mereka bisa dikenakan sanksi nggak ? tentu saja ! tetapi ssst !… jika “hutang pajaknya” dinilai signifikan oleh aparat pajak. Karena problem sebenarnya adalah adanya kekurangan SDM di Dirjen Pajak yang mampu mengawasi seluruh orang pribadi beserta seluruh usahanya….

    Saat ini realitanya hanya pengusaha yang dianggap cukup besar saja yang mampu diawasi negara, sehingga terkesan selama tidak berbadan hukum, orang pribadi bebas kewajiban pajak… itu yang salah. Orang Pribadi juga bisa menerbitkan faktur pajak PPN dengan catatan mendaftarkan diri sebagai PKP, setahu sya jika omzet diatas 600 juta sudah masuk kategori wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Jadi kalau pakai contoh trilyunan, sya kira setidaknya mesti kena kewajiban pajak PPh 21 dan PPN.. kalau Pajak Penghasilan (PPh) itu mah pasti, tukang gorengan bakul aja seharusnya lapor PPh 21. Meskipun…, meskipun pada akhirnya SPT PPh 21 tukang gorengan itu kemungkinan besar setiap tahun NIHIL terus… gapapa, yang penting sudah lapor 🙂

    Tidak adanya bukti tertulis bukan berarti “bebas pajak”. Kalau bisnis bapak diperiksa aparat pajak malah lebih parah, karena aparat akan menggunakan “Norma Perhitungan” yaitu menghitung pajak berdasarkan nilai omzetnya. Jadi kalau usaha penerbitan kira2 perhitungan Penghasilan Nettonya 14,5% dari omzet untuk provinsi ibukota. Resiko dengan tidak adanya bukti tertulis (pembukuan), aparat pajak tidak akan mengenal istilah usaha kita rugi…. pokoknya 14,5% x omzet menjadi Dasar Perhitungan PPh 21 kita.. lain hal dengan adanya pembukuan, jika usaha kita rugi, tentulah kita tidak memiliki kewajiban pajak alias nihil…

    Menurut sya sih kalau masih ukuran “kecil” ndak lapor pajak juga “ndak apa2” karena kemungkinan besar juga laporannya hutang pajaknya nihil…. tapi kalau sudah “membesar” dan akan “lebih besar lagi” sebaiknya mulai memikirkan untuk masalah perpajakannya, karena setahu sya aparat pajak boleh memeriksa kewajiban pajak sampai 5 tahun kebelakang.

    Doh, jadi kepanjangan nih, maaf pak, sya tertarik sama topiknya pak Jonru karena semangatnya untuk “membebaskan” penulis2 di Indonesia. Sya mah bukan penulis, seneng baca2 aja hehe…. btw, menurut sya lagi, seharusnya Dirjen Pajak mengenakan Pajak yang tidak terlalu besar bagi profesi penulis agar dapat lebih banyak lagi penulis2 di Indonesia,,, sebagai insentif ditengah beratnya beban penulis/pemegang hak cipta menanggung besarnya biaya distribusi buku hasil karya mereka….

    Suka

    • @trzod: Terima kasih atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Sebenarnya, penjelasan saya ini adalah untuk mengedukasi pembaca mengenai perbedaan antara perpajakan dengan perizinan, karena banyak penulis yang belum memahaminya, bahkan salah kaprah. Dan saya coba menjelaskannya dengan bahasa yang segamblang mungkin. Salam sukses ya 🙂

      Suka

  6. Terimakasih penjelasannya pa….saya punya tulisan 110 halaman tapi masih takut saya terbitkan.

    Suka

  7. saya pernah mencetak buku di penerbit dan sudah mendapatkan ISBN, saya ingin berhenti mencetakkan buku saya di penerbit tsb dikarenakan cost yang tinggi, seandainya saya mencetakkan buku saya yang sudah ber-isbn tsb ke penerbit lain apakah ISBN buku itu masih berlaku ??? terima kasih…

    Suka

  8. achmad sjamsudin

    alhamdulillah, terjawab sudah keingintahuan saya menjelang terbitnya buku ketiga saya. ya antara nerbitkan sendiri dengan diterbitkan. makasih banyak pak wawasannya. bermanfaat sekali bagi saya.

    Suka

  9. Terima kasih banyak pak Jonru. tulisan di atas sangat membantu saya. sebab saya ingin mendirikan penerbit indi tapi tertahan karena harus menjadikannya legal di notaris dan mengeluarkan biaya sampai lima juta. hal tersebut mengurungkan niat saya mendirikan penerbit indi. namun setelah membaca tulisan pak Jonru semangat saya kembali lagi.
    oh iya pK. tidak apa-apak kan kalau buku keluaran penerbit indi yg dijual online tidak memiliki isbn?

    Suka

  10. Gini pak,,saya kan ada usaha fotocopy,,nah kalau saya mencetak tulisan saya sendiri,,trus saya jual sendiri,,apakah itu boleh,,,?
    Trus gimana nanti kalau ada yg membajak tulisan saya,,kemudian mengakui itu sebagai hak ciptanya,,apakah saya melanggar hukum,,,? Karna dia sudah mendaftarkan tulisan saya sebagai hak ciptanya,,,mohon penjelasannya,,,terima kasih

    Suka

  11. Uwaah~
    makasih, bang, infonya~
    >uu<" 7

    Suka

  12. O ya, saya ingin tanya..
    Kalo kita gak bikin hak cipta, ada gak tips supaya gak dibajak?
    ato cara untuk membela kalau karya kita dibajak?

    Suka

  13. saya berencana mendirikan usaha penerbitan buku berakta notaris (bisa berbentuk cv atau perorangan, tergantung nanti situasinya). rencananya, awal-awalnya hanya menerbitkan tulis saya sendiri, setelah itu baru membuka diri untuk penulis-penulis lain.
    yang namanya cv kan harus melaporkankeuangan/ pajak, kan? nah contoh/cara melaporkannya bagaimana, ya? terlebih jika nantinya penerbit saya juga menerbitkan tulisan orang lain.

    Suka

    • @lautankata: ISBN tak ada kaitan dengan perpajakan. Di tulisan ini pun kan sudah dsebutkan soal itu. Kalau Anda mau tanya soal laporan pajak, maaf saya tak bisa jawab karena itu bukan kompetensi saya 🙂

      Suka

  14. Pak saya mau nanya,,,
    untuk cara mendirikan penerbitan berbadan hukum seperti CV dan untuk dapatkan legalitas bagaimana caranya,,,
    saya berencana membuat penerbitan sendiri dan saya butuh legalitas untuk mngurus isbn ….

    Suka

    • @Dian: Seperti yang saya jelaskan di artikel ini, tidak ada syarat badan hukum untuk mendirikan penerbitan. Jadi kalau kamu ingin mengurus legalitas usaha (tidak peduli apapun jenis usahanya), maka cara mengurusnya sama saja dengan cara mengurus legalitas usaha pada umumnya.

      Suka

  15. Melengkapi penjelasan tentang perpajakan di atas, kalau penjual tidak mempunyai NPWP, maka benar bahwa hanya yang terjual di Gramedia yang kena pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi jika penjual sudah mempunyai NPWP maka tentu sebagai warga negara yang baik penjualan yang dilakukan secara online akan dilaporkan dalam SPT pribadi untuk perhitungan pajak penghasilan tahunan.

    Suka

  16. Kalau ingin menerbitkan buku karya sendiri dengan penerbit sendiri yang kemudian dengan menggunakan ISBN. Kenapa tidak bisa ya, malah perlu ke legalitasan dari penerbit itu sendiri dan masih terdapat syarat yang cukup membebankan.

    Suka

  17. Saya mau tanya pak misalnya saya nulis buku setelah itu saya cetak dan di jual ,apkh boleh pak?

    Suka

  18. kalau hakcipta itu biasanya di daftarkan kemana yah mas?,
    dan kalau diurus kira-kira bayarnya berapa yah?

    Suka

  19. Saya ingin bertanya juga. Contohnya kita ada nama PT percetakan packaging. Dan sya ingin meminjam nama PT itu untuk didaftarkan ke perpusnas untuk urus isbn.. Apa ketika kita membuat nama PT itu menjadi penerbitan, PT tersebut akan dikenakan pajak tambahan? Soalnya sya akan mencetak buku di tmpt lain, bukan di pt kami sendiri. Mohon bantuannya. Makasih 🙂

    Suka

  20. wah… penjelasannya sngt membantu. tapi pernah saya tanya sama dosen saya perbedaan antara buku yang memiliki penerbit dan tidak. katanya kalau yang memiliki ISBN berarti isi bukunya bs dikutip oleh orang lain tp jika tdk memiliki ISBN berarti tdk bs dikutip. itu gimana ?

    Suka

  21. Terima Kasih banyak pak atas penjelasannya yang sangat lengkap 🙂
    Saya mau bercerita sedikit dan bertanya juga. Saya pernah melihat video di youtube tentang tutorial memelihara ikan akuarium lalu pemilik video tersebut mempromosikan buku di akhir video. Buku yang dipromosikan akan dijual online. Mungkin sistem promosi dan penjualan bukunya sudah lazim tapi yang tidak lazim adalah apa yang tertulis di dalam isi buku

    Dalam buku tersebut memang menceritakan tentang apa yang ada di benak sang penulis buku dan pemilik video. Tetapi di dalam buku tersebut tidak ada daftar pustaka dan buku tersebut lebih mirip Hardcopy Makalah tugas akhir. Memang sih tidak ada yang mempermasalahkan mengenai formatnya karena bukunya isinya bagus sehingga pembaca senang 🙂

    Pertanyaan saya apakah boleh buku yang kita tulis kita terbitkan sendiri secara sederhana seperti penulis yang saya ceritakan tadi?
    Jadi isi bukunya adalah ketikan di kertas A4 yang murni berisi ide dari penulis, tanpa ada daftar pustaka dan buku itu hanya dicetak dari printer rumahan lalu dicetak Cover melalui percetakan kemudian dijual bebas dari penulis ke pembeli tanpa melalui penerbit
    Apakah sistem penerbitan buku seperti ini sah-sah saja secara hukum?

    Terima Kasih

    Suka

  22. Saya ingin bertanya nih Jonru Ginting
    Apabila kita memiliki sebuah blog dan bertema tentang ilmu pendidikan. Artikel/Postingan yang kita buat bersumber dari sebuah buku.
    Pertanyaannya : Apakah tidak apa-apa menyalin/meng-copas isi materi yang ada dibuku tersebut tanpa izin dari penerbit/penulisnya.
    Apabila tidak dibolehkan, bagaimana cara untuk mendapatkan izin dari penerbit/penulis yang bersangkutan.

    Terima Kasih

    http://xylemfloem.blogspot.com

    Suka

  23. pak jonru saya juga sama kayak yang diatas
    punya blog tentang pendidikan dan artikelnya copas dari buku tapi buku LKS.
    buku LKS ini tipis,gonta ganti dan penerbitnya pasti menerbitkan yang baru setiap tahunnya. Jadi sayang banget kalo dibuang, makanya saya pindah ke blog saya. dan blog saya pake Adsense.
    Kira kira ini gimana ya

    Suka

  24. APAKAH SEKOLAH DAPAT MENERBITKAN BUKU

    Suka

  25. pak Jonru, saya hendak menerbitkan buku sendiri. Saya cari2 info dan menemukan artikel anda dan juga website artikel lain yang isinya bertolak belakang.
    Dari “http://infobisnisnesia.blogspot.co.id” disebutkan:
    ‘Yang perlu Anda ingat, buku tanpa ISBN hanya diperuntukkan bagi kalangan sendiri, bukan untuk dipasarkan secara luas.’
    Jadi mana yang benar nih? Saya jadi bingung?

    Suka

  26. Oo gt ya, sgt bermanfaat, sampe skrg, 4buku saya terbit sll numpang media tuk pengurusan ISBN, dan skrg dlm proses menulis novel kelima, ingin scr indie saja penerbitannya, kl tuk mengurus ISBN hrs ada akta notaris,,kira2 ribet ga ya pak Jonru mengurus akta notarisnya?

    Suka

  27. Ping-balik: Hubungan Hak Cipta Menulis Buku Antara Penulis dan Penerbit

  28. wih mantab , terima kasih pak, cukup mencerahkan…..
    beberapa waktu lalu sempat kikuk isbn tulisan saya justru muncul dari lulu.com , bukan perpusnas …. hihihi akibat coba – coba share lewat lulu ….
    sekali lagi terima kasih pak jonru

    Suka

  29. Ping-balik: Hak Cipta Menulis Buku Antara Hubungan Penulis dan Penerbit

  30. kalau izin yayasan boleh digunakan sebagai payung untuk penerbitan guna pengurusan ISBN ?

    Suka

  31. Sedikit kritik untuk tulisan agan, Jangan menganalogikan hukum, itu yang penulis maksdkan adalah ppn, bukan pph.

    Suka

  32. Luar biasa pnjelasanya. Sangat bertrima kasih sy kpd anda.
    Klw bgt sah2 saja semisal sy mw cetak bk dirumah …lalu pinjam no ISBN org lain …
    Trims skl lg

    Suka

  33. Terkait dengan badan usaha atau badan hukum penerbit, saya punya yayasan pondok pesantren namanya Yayasan Al-Hikmah. Bisakah saya mendirikan penerbitan menggunakan yayasan tersebut, misalnya bernama: AL-HIKMAH PRESS.
    Kalau bisa bagaimana teknis pengurusannya? Mohon pencerahan

    Suka

  34. Sanad Rosli Tjendono

    Terima kasih atas penjelasannya Bapak Jonru Ginting

    Suka

  35. Ping-balik: Hak Cipta dan Penerbitan – Preservasi dan Konservasi Informasi

  36. Ping-balik: Hak cipta – Site Title

  37. super sekali tulisan ini….
    makasih banyak infonya …
    smoga sehat selalu…

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s